BSATUNEWS - Surabaya, 30 Mei 2026 – Pemerintah akan memulai pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap mulai pertengahan tahun ini. Proyek strategis nasional senilai Rp5,17 triliun tersebut akan berada di bawah pengawasan ketat Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu proyek prioritas untuk memperkuat ekonomi maritim dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.
Fokus Pembangunan Terintegrasi
Program 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya membangun permukiman, tapi juga ekosistem ekonomi maritim yang terintegrasi. Tiga fokus utama pembangunan meliputi:
Pengawasan Ketat Cegah Penyimpangan
Kejaksaan Agung akan mengawal proyek dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pengawasan melekat ini mencakup pengawalan pengadaan barang/jasa, verifikasi progres fisik, hingga audit penggunaan dana. Langkah ini diambil untuk memastikan proyek Rp5,17 triliun tersebut tepat sasaran dan bebas dari potensi penyimpangan.
"Pengawalan Kejagung menjadi kunci untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak langsung pada nelayan," ungkap sumber pemerintah yang terlibat dalam perencanaan proyek.
Dilaksanakan Bertahap
Pelaksanaan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan bertahap mulai pertengahan 2026. Tahap awal diprioritaskan untuk wilayah pesisir dengan populasi nelayan tinggi dan infrastruktur yang masih minim.
Program ini ditargetkan mampu mendongkrak kesejahteraan nelayan, menekan angka kemiskinan pesisir, serta memperkuat ketahanan pangan laut nasional. Dengan integrasi permukiman, pelabuhan, dan fasilitas pengolahan, nelayan diharapkan tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga mengolah dan memasarkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
• Meningkatkan pendapatan nelayan hingga 40%
• Mengurangi kemiskinan pesisir
• Memperkuat rantai pasok perikanan nasional
• Menciptakan 500.000 lapangan kerja baru di sektor kelautan
.png)
.png)